Belakangan ini saya cukup sering melihat aksi demonstrasi mahasiswa terkait berbagai kebijakan pemerintah. Sebagai warga negara, saya percaya kritik adalah bagian penting dari demokrasi. Pemerintah memang perlu diawasi agar kebijakan yang dibuat tetap berpihak kepada masyarakat.
Namun ada satu hal yang sering saya pikirkan: apakah setiap kebijakan yang memiliki kekurangan harus langsung ditolak?
Menurut saya, tidak selalu demikian.
Saya mengambil contoh program yang belakangan menjadi perdebatan, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak yang mengkritik program ini karena dianggap membutuhkan anggaran yang besar dan berpotensi membebani keuangan negara.
Kritik tersebut tentu sah-sah saja. Setiap penggunaan anggaran publik memang harus diawasi.
Namun di sisi lain, saya juga melihat bahwa program sebesar ini turut menciptakan aktivitas ekonomi baru dan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Mulai dari tenaga dapur, distribusi, logistik, pemasok bahan pangan, hingga berbagai sektor pendukung lainnya.
Artinya, sebuah kebijakan tidak selalu hanya memiliki satu sisi.
Hal yang sama juga saya rasakan ketika melihat berbagai perdebatan mengenai pembangunan dan pembukaan lahan di sejumlah daerah. Tidak sedikit narasi yang beredar seolah-olah seluruh pembangunan pasti merusak lingkungan, sementara di sisi lain ada pula pihak yang melihat pembangunan sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut saya, persoalannya bukan sekadar mendukung atau menolak pembangunan, melainkan bagaimana memastikan pembangunan dilakukan dengan benar, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat yang nyata.
Yang membuat saya miris adalah ketika ruang diskusi berubah menjadi ruang penolakan tanpa menawarkan solusi.
Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa suara mahasiswa sering menjadi pengingat bagi pemerintah ketika ada kebijakan yang perlu dikoreksi.
Namun saya percaya kritik yang baik tidak berhenti pada penolakan. Kritik yang baik juga menghadirkan gagasan, alternatif, dan jalan keluar.
Jika sebuah program memiliki kekurangan, mungkin yang dibutuhkan bukan menghentikannya sepenuhnya, melainkan memperbaiki bagian yang masih kurang. Jika ada pelaksanaan yang tidak tepat, maka yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaannya, bukan selalu tujuan besarnya.
Pada akhirnya, saya tetap mendukung adanya kritik terhadap pemerintah. Tidak ada kebijakan yang sempurna dan setiap kebijakan pasti membutuhkan evaluasi.
Tetapi saya juga berharap kritik dilakukan secara proporsional. Karena di balik setiap kebijakan, sering kali ada jutaan masyarakat yang terdampak, termasuk mereka yang menggantungkan pekerjaan dan penghidupannya dari program-program tersebut.
Mungkin yang kita butuhkan hari ini bukan sekadar memilih antara mendukung atau menolak, melainkan keberanian untuk melihat suatu persoalan dari lebih dari satu sudut pandang.
